Pilih Minta Ditilang, Ini Pilihan Yang Tepat

Asinan Paling Mahal di Indonesia

Sore itu di hari dimana Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaannya ke-65 aku dan istriku mengkhususkan diri ngabuburit dari Cikarang menuju Rawamangun untuk membeli asinan Jalan Kamboja. Sepulang dari sana  tepatnya di bawah flyover Jalan Pemuda – Jalan Pramuka seorang Polantas memberhentikan mobilku dan memberitahu bahwa mobilku ’memotong’ jalur saat  belok kiri kearah gerbang tol Rawamangun.

Bagi pengendara kendaraan bermotor yang sering melewati daerah situ pasti tahu bahwa secara konstruksi jalur 1 (paling kiri) dan jalur 2 memang disediakan untuk kendaraan yang akan berbelok kiri. Sementara jalan dibawah flyover yang menunju arah pintu tol terdapat dua jalur (tidak termasuk jalur busway) dimana jalur paling kiri ujungnya masih ditutup sehingga kendaraan dari arah Jalan Pemuda otomatis akan mengambil jalur kedua.

Menurut Pak Polantas tadi, aku melakukan kesalahan memotong dengan berpindah jalur dari jalur 2 sesaat hendak belok kiri tadi. Saat itu mulai dari perempatan sebelum gedung IKIP aku memang sudah menggunakan jalur 2 dan menjelang ujung Jalan Pemuda di jalur 1 terdapat bis Mayasari yang sedang jalan sangat lambat. Keputusanku untuk tidak mengantri di belakan bis saat hendak belok kiri karena memang antara jalur 1 dan jalur 2 tidak ada sama sekali batas garis pemisah jalan. Kalaupun ada bekas garis pemisah jalur catnya sudah tidak terlihat. Saat itu aku keukeh tidak menerima kesalahan yang ditimpakan kepadaku. Bahkan aku sempat mengajak Pak Polisi berjalan menuju lokasi untuk melihat kembali apakah ada jalur pembatas jalur tadi.

Di Pos Polisi Pak Polantas tadi menunjukkan tabel denda dan pasal 300 dari UU LLAJ No 22 thn 2009 yang aku langgar.

“Di pengadilan dendanya bisa lebih atau kurang dari 250 ribu,” ujar Pak Polantas. Isi pasal  300  tersebut adalah sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;

Sedang pasal 124 ayat (1) huruf c berbunyi sebagai berikut :

(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:

c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;

Pasal yang yang digunakanpun menurutku tidak tepat, karena pasal-pasal tersebut ditujukan untuk kendaraan *umum*.  Kemudian saat aku tanyakan klausa ‘kecuali’ di pasal 300 tersebut dihubungkan dengan apa yang baru aku lakukan saat berbelok tadi pak Polantas tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan.

Keputusan Sudah Bulat

Saat itu keputusanku sudah bulat untuk tetap tidak mengakui kesalahan dan melakukan semacam reverse psychology, yakni meminta sesuatu yang (kemungkinan besar) tidak diinginkan oleh pak Polantas yaitu justru minta ditilang dan nantinya (menurut teori) akan bisa membela diri dipersidangan yang artinya aku akan diberikan slip tilang warna merah.

Alternatif lain yang aku punya saat itu adalah :

  1. aku mengakui kesalahan dan akan diberikan slip warna biru
  2. atau opsi terahir yang *sangat tidak elegan*, meminta damai dengan memberikan sejumlah uang kepada Pak Polantas tadi.

Disurat tilang yang aku sudah tandatangani tertulis jadwal sidang adalah dua minggu kemudian.  Dari tips yang pernah aku baca di internet sebenarnya untuk menghindari antrian kita bisa datang ke Pengadilan Negeri (PN) wilayah dimana lokasi  kita ditilang pada H-1 dari jadwal sidang karena pada saat itu SIM kita yang ditahan oleh Pak Polantas sudah berada di PN. Tapi dalam hati aku sudah berniat untuk akan tetap datang di hari H sekalian ingin tahu jalannya persidangan pelanggaran lalu lintas.

Sebenarnya ada masalah yang yang lebih fundamental yang mendasari keputusanku untuk lebih minta ditilang ketimbang berdamai dengan pak Polantas tadi.

1. Ancaman laknat Allah untuk pemberi dan penerima suap,

Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dzi`b] dari [Al Harits bin Abdurrahman] dari [Abu Salamah] dari [Abdullah bin ‘Amru] dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, dia berkata; “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam malaknat pemberi suap dan penerima suap.” Dan [Yazid] berkata: “Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap.” (HR Ahmad – 6489)

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata,  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” [HR. Abu Daud no. hadits 3580]

Bayangkan … kalaupun harus bayar denda 250 ribu di pengadilan, itu artinya kita telah berusaha menjauh dari laknat Allah

2. Kalau saya menyuap berarti melanggar pasal 209 KUHP dimana hukumannya maksimum 2 tahun penjara

3. Paling tidak langkah kecil untuk tidak membudayakan suap saat ditilang ini sedikit demi sedikit akan menghilangkan budaya tidak terpuji ini dari bumi Indonesia

Di Pangadilan Negeri

Banyak calo, tidak akan sempat membela diri di depan hakim, antrean panjang dan  menunggu lama adalah hal yang terngiang-ngiang dibenakku saat pergi menunju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan benar saja, di depan loket tempat penyerahan slip tilang warna merah antrian sudah lumayan panjang, walaupun saat itu jam belumpula menunjukkan jam 9 pagi. Namun walaupun antian panjang ternyata tidak sampai 5 menit aku sudah berada di  depan loket karena saat itu kita cuma menyerahkan slip untuk ditukarkan dengan nomer tunggu.

Tidak sampai  menunggu 20 menit nomerku dipanggil untuk  masuk ke ruang berikutnya. Diruang ini terdapat sebuah meja panjang dimana orang-orang rapi berbaris untuk kembali menunggu nomernya dipanggil kembali. Setelah menyerahkan kartu/kertas nomer tunggu kita disuruh pindah ke ruang sebelahnya.

“Hmmmm  mana Pak Hakim dan Pak Jaksanya?” Gumamku dalam hati. Karena memang di ruang ini tidak terlihat seperti suasana sidang seperti yang kita lihat di televisi.

Satu demi satu nomer dipanggil oleh petugas dan langsung diberitahu nilai denda yang harus dibayar. Pembayaran juga langsung dilakukan disitu kepadapetugas tadi. Saat nomerku dipanggil disebutkanlah denda sebesar 61 ribu yang aku harus bayar.

“Hmmmm gak terlalu mahal juga,” kembali gumamku dalam hati yang memang telah siap dengan membawa uang 250 ribu.

Keluar dari ruang sidang aku melirik jam,  dari mulai datang menyerahkan slip tilang sampai selesai proses membayar denda semuanya memakan waktu ‘cuma’ 40 menit. Berarti hari ini aku menemukan dua alasan lain untuk tidak berdamai dan memberikan uang suap kepada Pak Polantas saat kita ditilang, yakni;

1. Ternyata dendanya (pada hampir sebagian kasus) jauh dibawah yang tertulis ditabel walaupun aku tidak mendapatkan tanda terima pembayaran dendanya tapi paling tidak uangnya tidak masuk ke kantong pribadi Pak Polisi.

2. Ternyata menunggu proses ‘persidangan’ tidaklah selama yang aku bayangkan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s